Berita Terkini

Kubu Raya — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat (09/02/26) menggelar Kegiatan Penguatan Kelembagaan Tahap II sebagai upaya memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas kerja kepemiluan di seluruh KPU kabupaten dan kota se-Kalbar secara Daring. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat, Syarifah Nur’aini. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penguatan kelembagaan harus dimaknai sebagai ruang koordinasi strategis bagi penyelenggara pemilu dalam memperbaiki dan menyinergikan kerja-kerja kepemiluan di setiap daerah. “Penguatan kelembagaan ini harus dijadikan wadah koordinasi untuk meningkatkan kualitas kerja kepemiluan di tiap KPU kabupaten dan kota,” ujar Syarifah. Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi Kalimantan Barat, Heru Hermansyah, dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya inovasi berkelanjutan dalam pelaksanaan program kerja. Menurut dia, peningkatan kompetensi seluruh jajaran menjadi kunci dalam menjawab tantangan penyelenggaraan pemilu ke depan. “Seluruh jajaran harus terus berinovasi dalam program kerja, disertai dengan peningkatan kompetensi agar kinerja kelembagaan semakin optimal,” kata Heru. Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan dan Data Pemilih, Suryadi, mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi dan koordinasi antarpelaksana pemilu, khususnya dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ia juga menyoroti rencana pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas yang masih menunggu kepastian anggaran dari KPU RI. “Perencanaan harus disusun secara cermat dengan menunggu alokasi anggaran dari KPU RI agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya. Suryadi menambahkan, seluruh rencana kegiatan yang akan dilaksanakan perlu dibahas secara matang dalam rapat pleno rutin guna memastikan kesesuaian dengan regulasi dan kebutuhan di lapangan. Pada kesempatan yang sama, Plh Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat, Darwin, menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel di seluruh KPU kabupaten dan kota. Ia juga mengingatkan agar dilakukan pencetakan rekening koran dari bank mitra untuk memastikan sisa anggaran yang masih tersedia. “Anggaran harus digunakan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, seluruh pegawai juga diwajibkan mengikuti pelatihan yang tersedia sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan kompetensi ASN,” kata Darwin. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Tahap II ini turut diisi dengan penyampaian rencana kerja ke depan dari masing-masing KPU kabupaten dan kota yang dimoderatori oleh Kartono. Melalui forum tersebut, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan langkah strategis dalam memperkuat kelembagaan penyelenggara pemilu di Kalimantan Barat. (Humas)

KUBU RAYA,  — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya hari ini (5/02/2026) memperkuat sinergi dengan Kepolisian Resor Kubu Raya guna membangun kesepahaman serta perlindungan hukum bagi penyelenggara pemilu. Langkah ini ditempuh sebagai upaya evaluasi  pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 sebagai  upaya  menghadirkan  penyelenggaraan Pemilu 2029 lebih  berintegritas dan akuntabel. Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya Kasiono bersama jajaran diterima langsung oleh Wakapolres Kubu Raya Bapak Komisaris Polisi Andri Syahroni. Pertemuan tersebut menekankan pentingnya komunikasi yang intensif dan berkelanjutan antarlembaga, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial, hukum, dan administratif yang menyertai setiap tahapan pemilu. Dalam pertemuan itu, Kasiono memaparkan evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 di Kubu Raya. Evaluasi mencakup tingkat partisipasi pemilih, penerapan etika penyelenggara, serta pemahaman dan kedewasaan masyarakat dalam menyikapi proses demokrasi. Ia juga menyoroti perlunya advokasi berkelanjutan kepada pemilih untuk memastikan hak konstitusional warga tetap terlindungi, terutama terkait persoalan administrasi kependudukan akibat batas wilayah antara Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak. KPU Kubu Raya turut menjelaskan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai instrumen penting menjaga kualitas daftar pemilih. Pemutakhiran dilakukan dengan memastikan validitas data pemilih, termasuk penetapan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) serta penyesuaian status anggota TNI dan Polri, baik aktif maupun tidak aktif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke depan, KPU Kubu Raya menyiapkan sejumlah program strategis untuk memperkuat kualitas  penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Program tersebut antara lain berupa penyuluhan hukum dan kegiatan sosialisasi yang melibatkan berbagai institusi terkait, termasuk aparat penegak hukum. Melalui kolaborasi ini, KPU Pemilu 2029 dalam bentuk Perjanjian Kerjasama. (Humas)

Kubu Raya– KPU Kabupaten Kubu Raya mengikuti kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan yang dihelat secara daring oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (29/1/26). Forum yang diikuti seluruh komisioner dan jajaran sekretariat dari seluruh kabupaten/kota se-provinsi itu digelar sebagai wahana konsolidasi dan evaluasi kinerja. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Syarifuddin Budi, dalam arahan pembukaannya menegaskan bahwa kegiatan rutin bulanan ini bukan sekadar formalitas. Ia menyebutnya sebagai "upaya strategis untuk memastikan denyut nadi komunikasi dan koordinasi antar-lembaga penyelenggara pemilu di Kalbar tetap kuat dan seirama." "Pertemuan bulanan ini adalah amunisi kita. Tempat kita menyamakan persepsi, mengurai kendala, dan memperkuat soliditas kelembagaan, terutama dalam menyongsong tahapan pemilu yang akan datang," kata Syarifuddin, menekankan pentingnya forum tersebut sebagai sarana menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. "Intensitas komunikasi melalui forum ini diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan informasi dan mempercepat respons atas berbagai tantangan di lapangan," pungkas Syarifuddin, menutup arahan. (humas)

#PemilihBijak, Sebagai bentuk Komitmen untuk mencapai target kinerja, KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Pakta Integritas, dan Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan Tahun 2026, Rabu (21/1/2026).  Penandatangan dilakukan oleh Seluruh Pimpinan dan Pegawai KPU Kabupaten Kubu Raya di Aula Kantor KPU Kabupaten Kubu Raya. Melalui Komitmen tersebut, diharapkan dapat meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja lembaga KPU Kabupaten Kubu Raya sebagai Penyelenggara Pemilu.  #PemilihBijak #BijakMemilih #DemokrasiJadiAsik

#PemilihBijak, Untuk menjamin Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Pasca Tahapan Pemilu dan Pemilihan berjalan dengan optimal, KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan Audiensi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kubu Raya, Selasa (20/1/2026).  Audiensi diterima langsung oleh Kepala BPKAD Kabupaten Kubu Raya Gunawan Putra di Kantor BPKAD Kabupaten Kubu Raya. Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya Kasiono menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Kubu Raya selaku Penyelenggara Pemilu memiliki Program dan Kegiatan Pasca Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang penting untuk dilaksanakan seperti menjaga Kualitas Data Pemilih melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, memperbaharui Data Partai Politik melalui Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan, hingga Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan berikutnya. Dalam pertemuan tersebut diharapkan tetap terjalinnya komunikasi dan koordinasi antara KPU Kubu Raya dengan pemerintah daerah, hadir mendampingi anggota KPU Kubu Raya, para Kasubbag dan jajaran KPU Kubu Raya. #PemilihBijak #BijakMemilih #DemokrasiJadiAsik

KUBU RAYA - Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan KPU RI Persadaan Harahap bersama Jajaran dan KPU Provinsi Kalimantan Barat Kunjungi Kantor KPU Kabupaten Kubu Raya pada Selasa (30/12/2025).  Kunjungan langsung ke Kantor KPU Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu upaya penting untuk mendorong penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas SDM Pasca Pemilu dan Pemilihan. Turut hadir mendampingi Kabid Teknis Pelatihan Pengembangan Kompetensi SDM KPU RI Charles Purnama Siregar dan Jajaran serta Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Heru Hermansyah, Kartono Nuryadi dan Suryadi. Pada Kesempatannya, Parsa menyampaikan bahwa SDM di KPU, baik di KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus meningkatkan kompetensinya. Charles berpesan agar ASN di KPU harus memaksimalkan Pelatihan melalui Aplikasi Simpel yang dikembangkan oleh Pusat Pelatihan Pengembangan Kompetensi SDM RI. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan setelah sebelumnya dilaksanakan Penguatan Kompetensi SDM di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat secara hybrid. Melalui Kunjungan ini, diharapkan dapat mendorong seluruh jajaran untuk konsisten meningkatkan Kompetensi sehingga dapat mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara lebih Profesional.